 |
| Sejumlah Oknum Segel Kantor DPD Golongan Karya Kabupaten Kampar Tak Setuju Dengan Rapat Pleno. (25/08) |
Kampar - Tidak setuju dengan hasil rapat terhadap keputusan rapat pleno, Sejumlah oknum segel Kantor DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kampar, penyegelan Kantor DPD Partai Golkar tersebut diduga buntut dari salah satu pihak yang tidak setuju dengan hasil rapat pleno Partai Golkar Kampar terhadap tiga nama bakal calon wakil DPRD Kampar dari Fraksi Partai Golkar yang berlangsung pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2024 kemarin. (25/08)
Salah satu pengurus DPD Partai Golkar, Hendri Yahya kepada wartawan menyampaikan bahwa penyegelan tersebut dilakukan oleh segelintir oknum.
"Mereka ingin mengungkapkan bahwa Golkar Kampar sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada kepentingan-kepentingan mereka yang tidak terakomodir, kemudian bagaimana pelemahan terhadap Ketua DPD Golkar Kampar tidak ikut pilkada. Sebab yang sama-sama kita ketahui, survei tertinggi saat ini adalah ketua Repol," ungkap Hendri.
Disampaikannya, yang menginginkan Ketua Repol maju pada Pilkada adalah masyarakat dan unsur-unsur partai.
"Oleh sebab itu, mudah-mudahan tidak terjadi perpecahan di DPD Partai Golkar dan Insya Allah Golkar Kampar tetap solid untuk pilkada serentak pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PK Golkar Kecamatan Kuok, Zupri sangat menyayangkan terhadap penyegelan kantor DPD Partai Golkar Kampar tersebut.
"Saya sebagai Ketua PK kecamatan Kuok serta seluruh pimpinan Kecamatan bahwa Golkar Kampar solid terhadap Ketua Golkar Repol sampai hari ini," ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Zupri, dari adanya oknum yang melakukan penyegelan kantor DPD Golkar Kampar tersebut menyebut Ketua Repol tidak demokrasi dalam hasil rapat pleno penentuan 3 nama yang bakal diusung menjadi Wakil Ketua DPRD fraksi Golkar Kampar.
"Disebutkan Repol tidak demokrasi didalam penentuan calon wakil ketua DPRD. Sementara kami selaku pimpinan PK diundang untuk mengikuti rapat pleno, rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua Repol dan sekjend. Disitu dihadiri seluruh anggota dewan sebelumnya dan anggota dewan yang terpilih dan diberikan hak suara yang sama," pungkasnya.
Ditegaskan Zupri Bendang, kami tidak setuju Ketua Repol ini sebut tidak demokrasi, karena pesertanya sudah diundang, ditentukan harinya, prosedurnya jalan, dan seluruh anggota fraksi nya hadir.
"Terkait tuduhan penyegelan tersebut, Ketua repol tidak demokrasi itu tidak benar," ujarnya.
