-->

Notification

×

Kategori Berita

CARI BERITA

Iklan

Iklan


Iklan




Pendidikan, Pemerataan Pembangunan dan Transparansi Anggaran Harus Lebih Optimal

| Sabtu, November 30, 2024 WIB | Last Updated 2024-11-30T03:16:28Z

Kampar – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2025 dalam sidang paripurna yang berlangsung hari Kamis (28/11/2024) lalu, Pandangan fraksi tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari alokasi anggaran untuk sektor prioritas hingga pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. (29/11) 


Ketua Fraksi NasDem, Eko Sutrisno, S.sos dalam pidatonya menyampaikan bahwa APBD 2025 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Kampar. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah optimalisasi anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, pemerataan pembangunan dan penataan anggaran. 


"Fraksi NasDem memandang bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk kembali memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kampar yang sudah Lama terhenti sejak tahun 2016" ujar Ketua Fraksi NasDem. 


Selain itu, Fraksi NASDEM juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pemerataan pembangunan dan akses-akses jalan diseluruh Desa yang Kabupaten Kampar, karena Pembangunan infrastruktur jalan desa dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, karena infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi.


“Pemerintah harus Proporsional dalam alokasi pembangunan di Kabupaten Kampar terkait akses2 jalan, terutama yang ada di Serantau Kampa Kiri “ujar Eko Sutrisno. 


Fraksi NasDem juga menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka meminta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan program dilakukan dengan prinsip-prinsip good governance.


"Kami berharap, APBD 2025 tidak hanya sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kampar. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan digunakan secara tepat sasaran," tambahnya.


Untuk itu Fraksi NASDEM mengharapkan agar Pemerintah Daerah mengevaluasi keberadaan Perusahaan Daerah dan atau BUMD yang ada di Kabupaten Kampar. Jangan sampai Keberadaan BUMD ini hanya menjadi beban yang memberatkan anggaran daerah.


“Perusahaan daerah yang tidak berfungsi dalam sumbangsih terhadap pendapatan daerah, mending di tutup saja, dari pada hanya menjadi beban bagi Pemerintah, lebih baik kita alokasikan untuk kepentingan masyarakat dengan program yang lebih bermanfaat”Ujar Ketua Fraksi NASDEM tersebut.


Diakhir pemaparan Eko Surisno, S.Sos mengajak seluruh OPD untuk lebih akomodatif dan komunikatif terkait usulan dan pandangan DPRD tentang kebutuhan pelayanan masyarakat dalam kebijkan pembangunan daerah, sehingga aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik.


Untuk itu Fraksi NASDEM mengajak untuk mari bersama-sama membangun Kampar Juara, Kampar Sejahtera, dan Kampar Naik Kelas dalam muara Kampar dihati. (boeya)